home » Uncategorized » Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besar Kecilnya Penetapan Suku Bunga Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besar Kecilnya Penetapan Suku Bunga

Definisi suku bunga Bank

Modal merupakan perpindahan dana dari masyarakat, unit bisnis, dan pemerintah ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Dalam hal ini, bank menjadi kreditur dalam titik perputaran dana. dana yang telah diterima dari masyarakat akan digunakan untuk menyalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana. Dalam hal ini masyarakat yang kekurangan dana mempunyai alternatif untuk meminjam dana dari bank. Begitupun sebelumnya masyarakat yang kelebihan dana akan menyimpan dana ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Masyarakat yang meminjam dana dibebankan bunga sebagai harga dana yang dipinjam. Jadi, tingkat bunga adalah harga dari pinjaman.

Dana yang di pinjam di bank merupakan suatu beban atas peminjaman sejumlah uang tertentu dimasa datang dan akan menjadi kewajiban berupa bunga kepada masyarakat. Tingkat bunga akan berfluktuasi sehingga akan berpengaruh pada keinginan masyarakat untuk meminjam uang di bank. Makin rendah suku bunga maka semakin tinggi keinginan masyarakat untuk meminjam uang di bank. Artinya, pada tingkat suku bunga rendah maka masyarakat akan lebih terdorong untuk meminjam uang di bank demi memenuhi kebutuhannya.

Sunariyah (2003:62) mengemukakan bahwa: “ Tingkat suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumberdaya yang digunakan oleh debitur yang dibayarkan kepada kreditur”. Sedangkan Boediono (2001:75) mengemukakan bahwa: “Tingkat bunga adalah sebagai harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu”.

Sejalan dengan uraian tersebut Kasmir (2003:37) mengemukakan bahwa: “Bunga kredit dapat diartikan sebagai balas jasa  yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya”. Bunga bagi bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus diterima oleh bank dari nasabah yang memperoleh pinjaman. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa penulis diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat suku bunga adalah tarif pinjaman yang diberikan oleh bank dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Adapun dua teori dalam penentuan tingkat suku bunga yang dikemukakan oleh Sunariyah (2003:62) yaitu :

@ Teori Klasikal

Menurut ekonomi klasikal, permintaan dan penawaran investasi pada pasar modal menentukan tingkat bunga. Tingkat bunga akan menentukan tingkat keseimbangan antara jumlah tabungan dan permintaan investasi. Adapun tingkat bunga itu sendiri ditentukan oleh dua kekuataan yaitu : penawaran tabungan dan permintaan investasi modal terutama dari sektor bisnis.

@ Teori Keyness

Keyness mengatakan bahwa tingkat bunga merupakan pembayaran untuk pengguna sumber daya yang langka (uang). Tingkat bunga adalah harga yang dikeluarkan debitur untuk mendorong seorang kreditur memindahkan sumber daya langka tersebut. Akan tetapi, uang yang dikeluarkan oleh debitur tersebut menerima kemungkinan adanya kerugian berupa resiko tidak diterimanya tingkat bunga tertentu.

Lebih lanjut bagi Boediono (1992 : 76) mengemukaakan bahwa ada beberapa teori mengenai tingkat suku bunga, yaitu :

  1. Klasik, bunga harga dari penggunaan leanable fund. terjemahan langsung dari istilah tersebut adalah dana yang tersedia untuk dipinjamkan. Dalam satu periode, ada anggota masyarakaat yang menerima pendapatan apa yang mereka perlukan untuk kebutuhan komsumsinya salama periode tersebut, mereka ini merupakan kelompok penabung, jumlah seluruh simpanan mereka membentuk suplai atau penawaran akan lenable fund. Apa bila tingkat suku bunga naik, maka penawaran (tabungan) akan naik dan permintaa akan dana infestasi akan turun.
  2. Keynessian, dalam teori Keynes tingkat suku bunga ditentuikan oleh penawaran atau permintaan uang. Menurut teori ini ada 3 motif (transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi) yang menjadi sumber timbunya permintaan akan uang yang di beri nama liquide preference, yaitu bahwa permintaan uang menurut teori Keynes berlandaskan konsep bahwa orang pada umumnya menginginkan tetap liquide untuk memenuhi 3 motif tersebut
  3. Sintesis Klasik dan Keynessian, perbedaan yang nampak mendasar antara jawaban klasik dan Keynesian mengenai mengapa ada bunga yaitu pada klasik menekankan bahwa bunga timbul karena adanya uang yang produtif artinya dengan adanya uang produtif artinya dengan adanya dana di tangan seseorang pengusaha bias menambaha alat produkisnya yang bisa menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi sedangkan menurut Keynesian, uang bisa produktif dengan berspekulasi di pasar modal dengan kemungkinan memperoleh keuntungan.

Dalam kegiatan perbankan konvensional sehari-hari, ada 3 macam bunga yang diberikan bank kepada nasabahnya (Kasmir,2004:152,yaitu):

  1. Bunga simpanan, merupakan harga beli yang harus di bayar bank kepada nasabah pemilik simpanan. Bunga ini diberikan sebagai ransangan atau balas jasa kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank
  2. Bunga pinjaman merupakan bunga yang di bebankan kepada peminjam atau harga jual yang harus di bayar oleh nasabah kepada bank. Bagi bank bunga pinjaman harga jual. Contoh harga jual adalah bunga kredit konsumtif.
  3. Biaya-biaya, ditentukan oleh bank seperti biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, biaya sewa, biaya iuran dan biaya-biaya lain yang dikenal dengan nama fee based.

Ketiga macam bunga ini merupan komponan utama faktor biaya dana yang harus di keluarkan oleh bank kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman dan biaya merupakan pendapatan bank yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun pinjaman  masing-masing saling mempengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh, jika bunga simpanan tinggi maka secara otomatis bungan pinjaman kredit ikut naik dan demikian pula sebaliknya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besar Kecilnya Penetapan Suku Bunga

 

Menurut Kasmir (2003:37-38) mengemukakan bahwa: Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar sebagai berikut:

  1. Kebutuhan dana apabila bank kekurangan dana (jumlah simpanan sedikit), sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan bank agar dana tersebut cepat terpenuhi adalah dengan meningkatkan tingkat suku bunga simpanan. Dengan meningkatnya suku bunga simpanan akan menarik nasabah untuk menyimpan dananya di bank.
  2. Kebijaksanaan pemerintah, dalam arti baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman tidak boleh melebihi yang ditetapkan pemerintah.
  3. Target laba yang diinginkan, merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank. Jika laba yang diingankan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan demikian pula sebaliknya.
  4. Jangka waktu, semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko dimasa mendatang.
  5. Kualitas jaminan, semakin liquid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit  yang dibebankan.
  6. Reputasi perusahaan, reputasi perusahaan atau bonafiditas perusahan  yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko kredit macet dimasa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.
  7. Produk yang kompetitif, maksudnya adalah produk yang dibiayai kredit tersebut laku dipasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.
  8. Hubungan baik, dalam praktinya pihak bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua yaitu nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.
  9. Persaingan, dalam kondisi tidak stabil, dan kekurangan dana sementara tingkat persaingan semakin ketat, maka bank harus bersaing keras dengan bank lainnya.

Factor-faktor yang mempengaruhi kecil besarnya penetapan suku bunga

Factor-faktor yang mempengaruhi kecil besarnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut :
1. Kebutuhan dana. Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan.
2. Persaingan. Dalam memperebutkan bunga simpanan, maka disamping factor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memerhatikan pesaing.
3. Kebijaksanaan pemerintah. Dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita tidak boleh melebihi harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
4. Target laba yang diinginkan. Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besa, maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.
5. Jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relative lebih rendah.
6. Kualitas jaminan. Semakin likuid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh jaminan sertifitikat deposito berbeda dengan jaminan sertifitikat tanah.
7. Reputasi perusahaan. Bonafitifiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan diberikan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafit kemuningkinan resiko kredit macet di masa mendatang relative lebih kecil dan sebaliknya.
8. Produk yang kompetitif. Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relative lebih rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.
9. Hubungan baik. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa, ini berdasarkan keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank.
10. Jaminan pihak ketiga

Sumber: http://id.shvoong.com/business-management/investing/2145876-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-suku/#ixzz1SRMfir6O

PAJAK GALIAN GOLONGAN C

A.   Dasar Hukum

      1.   Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan
            Bahan  Galian Golongan C
      2.   Keputusan Bupati Nomor 10 Tahun 2003 tentang Nilai Jual Hasil
            Pengambilan Bahan Galian Golongan C



B. Pengertian
      1.   Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan pengambilan
            bahan galian golongan C dari sumber alam di dalam dan atau di permukaan
            bumi untuk dimanfaatkan.
      2.   Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak yang
            dikenakan atas pengambilan bahan galian golongan C oleh orang pribadi
            atau badan.



C.   Obyek, Subyek dan Wajib Pajak

      1.    Objek Pajak adalah bahan galian golongan C.
             Objek Pajak dimaksud adalah :
Asbes
Feldfar
Leusit
Batu Tulis
Grafit
Magnesit
Batu Setengah Permata
Pasir Kuarsa
Mika
Batu Kapur
Perlit
Marmer
Batu Apung
Granit / Andesit
Nitrat
Batu Permata
Gips
Opsidien
Bentonit
Kalsit
Okur
Dolomit
Kaolin
Pasir & Krikil

2.    Dikecualikan dari Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

            adalah :
            – kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan pemerintah daerah dan
              rumah tangga;
            – pembongkaran atau penggalian tanah dalam kegiatan pertambangan
              umum;
            – pemancangan tiang listrik, telepon dan penanaman kabel listrik, telepon,
              pipa air dan gas;
      3.   Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
            pengambilan Bahan Galian Gol. C.
      4.   Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
            pengambilan Bahan Galian Gol. C.



D.   DASAR PENGENAAN, TARIF dan CARA PERHITUNGAN
      1.  Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak
           a. Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual hasil pengambilan Bahan
               Galian Gol. C.
            b. Nilai jual dihitung dengan mengalikan Volume atau Tonase hasil
                pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar yang ditetapkan
                Bupati;
            c. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.


Harga Standar Bahan Galian Golongan C
No. 
Jenis Galian
Harga (Rp/ton)
1.
Andesit, Basalt, Trachite, Desite, & Batuan Beku lain
15.000,00
2.
Asbes
25.000,00
3.
Batu Apung
18.000,00
4.
Batu Kapur
10.500,00
5.
Batu Permata
Sesuai harga pasaran
6.
Batu Setengah permata
Sesuai harga pasaran
7.
Batu Tulis
10.000,00
8.
Bentonit
22.000,00
9.
Dolomit
9.000,00
10.
Feldspar
30.000,00
11.
Garam Batu
18.750,00
12.
Gips
12.000,00
13.
Granit
24.000,00
14.
Kaolin
18.000,00
15.
Kalsit
9.000,00
16.
Leusit
24.000,00
17.
Magnesit
24.000,00
18.
Marmer
30.000,00
19.
Mika
24.000,00
20.
Nitrat
18.000,00
21.
Obsidien
15.000,00
22.
Oker
15.600,00
23.
Pasir dan Kerikil
15.000,00
24.
Pasir Kuarsa
25.000,00
25.
Perlit
8.400,00
26.
Phospat
21.600,00
27.
Talk
24.000,00
28.
Tanah Diatome
17.500,00
29.
Tanah Liat
18.000,00
30.
Tanah Serap
13.000,00
31.
Tanah Urug
10.000,00
32.
Tawas
18.750,00
33.
Trass
11.000,00
34.
Yaresit
24.000,00

2. Cara perhitungan 

            TARIF PAJAK x DASAR PENGENAAN


            CONTOH PERHITUNGAN PAJAK GALIAN GOLONGAN C
            Sebuah perusahaan pertambangan pada bulan Januari 2003 telah melakukan
            kegiatan penambangan bahan galian golongan C jenis Andesit dengan
            volume sebesar 169.924 ton. Berapa pajak yang harus dibayar oleh
            perusahan tersebut ?
            Diketahui :
            Cara perhitungan  : Tarif pajak  x  Dasar Pengenaan
            Tarif Pajak             : 10 %
            Dasar pengenaan  : Nilai Jual hasil pengambilan bahan galian golongan C
            Nilai Jual                 : Volume x Harga Standar
            Harga standar Andesit : Rp 15.000,00 per ton
            Perhitungan :
            Nilai Jual    = 169.924 ton x Rp 15.000,00 per ton  = Rp 2.548.860.000,00
            Pajak         =  Rp 2.548.860.000,00 x 10%   =  Rp 254.886.000,00
            Jadi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut adalah
            Rp 254.886.000,00

            Sebuah perusahaan pertambangan pada bulan Januari 2003 telah
            melakukan kegiatan penambangan bahan galian golongan C jenis Batu
            Kapur dengan volume sebesar 570.922 ton dan Tanah Liat dengan volume
            sebesar 108.700 ton. Berapa pajak yang harus dibayar oleh perusahan
            tersebut ?
            Diketahui :
            Cara perhitungan : Tarif pajak  x  Dasar Pengenaan
            Tarif Pajak           : 10 %
            Dasar pengenaan : Nilai Jual hasil pengambilan bahan galian golongan C
            Nilai Jual              : Volume x Harga Standar
            Harga standar Batu Kapur : Rp 10.500,00 per ton
                                Tanah Liat   : Rp. 18.000,00 per ton 
            Jawaban :
            Nilai Jual Batu Kapur =  570.922 ton x Rp 10.500,00 per ton
                                          = Rp 5.994.681.000,00
            Nilai Jual Tanah Liat  = 108.700 ton x Rp 18.000,00 per ton
                                           = Rp 1.956.600.000,00
            Jumlah   = Rp 5.994.681.000,00 + Rp 1.956.600.000,00
                         = Rp 7.951.281.000,00
            Pajak     = Rp 7.951.281.000,00 x 10%
                         = Rp 795.281.100,00
            Jadi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut adalah
            Rp 795.281.100,00

KEBIJAKAN EKONOMI PADA MASA ORDE LAMA, ORDE BARU DAN REFORMASI

PERSAMAAN

o Sama-sama masih terdapat ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakadilan
Setelah Indonesia Merdeka, ketimpangan ekonomi tidak separah ketika zaman penjajahan namun tetap saja ada terjadi ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakadilan. Dalam 26 tahun masa orde baru (1971-1997) rasio pendapatan penduduk daerah terkaya dan penduduk daerah termiskin meningkat dari 5,1 (1971) menjadi 6,8 (1983) dan naik lagi menjadi 9,8 (1997). Ketika reformasi ketimpangan distribusi pendapatan semakin tinggi dari 0,29 (2002) menjadi 0,35 (2006).
Sehingga dapat dikatakan bahwa kaum kaya memperoleh manfaat terbesar dari pertumbuhan ekonomi yang dikatakan cukup tinggi, namun pada kenyataanya tidak merata terhadap masyarakat.

o Adanya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)
Orde Lama: Walaupun kecil, korupsi sudah ada.

Orde Baru: Hampir semua jajaran pemerintah koruptor (KKN).

Reformasi: Walaupun sudah dibongkar dan dipublikasi di mana-mana dari media massa,media elektronik,dll tetap saja membantah melakukan korupsi.

Hal ini menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat yang sulit untuk disembuhkan akibat praktik-pratik pemerintahan yang manipulatif dan tidak terkontrol.

o Kebijakan Pemerintah
Sejak pemerintahan orde lama hingga orde reformasi kini, kewenangan menjalankan anggaran negara tetap ada pada Presiden (masing-masing melahirkan individu atau pemimpin yang sangat kuat dalam setiap periode pemerintahan sehingga menjadikan mereka seperti “manusia setengah dewa”). Namun tiap-tiap masa pemerintahan mempunyai cirinya masing-masing dalam menjalankan arah kebijakan anggaran negara. Hal ini dikarenakan untuk disesuaikan dengan kondisi: stabilitas politik, tingkat ekonomi masyarakat, serta keamanan dan ketertiban.

Kebijakan anggaran negara yang diterapkan pemerintah selama ini sepertinya berorientasi pada ekonomi masyarakat. Padahal kenyataannya kebijakan yang ada biasanya hanya untuk segelintir orang dan bahkan lebih banyak menyengsarakan rakyat. Belum lagi kebijakan-kebijakan yang tidak tepat sasaran, yang hanya menambah beban APBN. Bila diteliti lebih mendalam kebijakan-kebijakan sejak Orde Baru hingga sekarang hanya bersifat jangka pendek. Dalam arti kebijakan yang ditempuh bukan untuk perencanaan ke masa yang akan datang, namun biasanya cenderung untuk mengatur hal-hal yang sedang dibutuhkan saat ini.

PERBEDAAN :
– Orde lama (Demokrasi Terpimpin)
1. Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
a. Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
b. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
c. Kas negara kosong.
d. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
a.Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
b.Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
c.Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
d.Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
e.Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).
2. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :
a)Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
b)Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
c)Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
d)Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
e)Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.
3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (mengikuti Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :
a)Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
b)Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
c)Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salah satu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, eonomi, maupun bidang-bidang lain.
– Orde Baru/ Orba (Demokrasi Pancasila)
Pada masa orde baru, pemerintah menjalankan kebijakan yang tidak mengalami perubahan terlalu signifikan selama 32 tahun. Dikarenakan pada masa itu pemerintah sukses menghadirkan suatu stablilitas politik sehingga mendukung terjadinya stabilitas ekonomi. Karena hal itulah maka pemerintah jarang sekali melakukan perubahan-perubahan kebijakan terutama dalam hal anggaran negara.

Pada masa pemerintahan orde baru, kebijakan ekonominya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut didukung oleh kestabilan politik yang dijalankan oleh pemerintah. Hal tersebut dituangkan ke dalam jargon kebijakan ekonomi yang disebut dengan Trilogi Pembangungan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan pemerataan pembangunan.

Hal ini berhasil karena selama lebih dari 30 tahun, pemerintahan mengalami stabilitas politik sehingga menunjang stabilitas ekonomi. Kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa itu dituangkan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), yang pada akhirnya selalu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan menjadi APBN.

APBN pada masa pemerintahan Orde Baru, disusun berdasarkan asumsi-asumsi perhitungan dasar. Yaitu laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, harga ekspor minyak mentah Indonesia, serta nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Asumsi-asumsi dasar tersebut dijadikan sebagai ukuran fundamental ekonomi nasional. Padahal sesungguhnya, fundamental ekonomi nasional tidak didasarkan pada perhitungan hal-hal makro. Akan tetapi, lebih kearah yang bersifat mikro-ekonomi. Misalnya, masalah-masalah dalam dunia usaha, tingkat resiko yang tinggi, hingga penerapan dunia swasta dan BUMN yang baik dan bersih. Oleh karena itu pemerintah selalu dihadapkan pada kritikan yang menyatakan bahwa penetapan asumsi APBN tersebut tidaklah realistis sesuai keadaan yang terjadi.

Format APBN pada masa Orde baru dibedakan dalam penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan terdiri dari penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan serta pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Sirkulasi anggaran dimulai pada 1 April dan berakhir pada 31 Maret tahun berikutnya. Kebijakan yang disebut tahun fiskal ini diterapkan seseuai dengan masa panen petani, sehingga menimbulkan kesan bahwa kebijakan ekonomi nasional memperhatikan petani.

APBN pada masa itu diberlakukan atas dasar kebijakan prinsip berimbang, yaitu anggaran penerimaan yang disesuaikan dengan anggaran pengeluaran sehingga terdapat jumlah yang sama antara penerimaan dan pengeluaran. Hal perimbangan tersebut sebetulnya sangat tidak mungkin, karena pada masa itu pinjaman luar negeri selalu mengalir. Pinjaman-pinjaman luar negeri inilah yang digunakan pemerintah untuk menutup anggaran yang defisit.

Ini artinya pinjaman-pinjaman luar negeri tersebut ditempatkan pada anggaran penerimaan. Padahal seharusnya pinjaman-pinjaman tersebut adalah utang yang harus dikembalikan, dan merupakan beban pengeluaran di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pada dasarnya APBN pada masa itu selalu mengalami defisit anggaran.

Penerapan kebijakan tersebut menimbulkan banyak kritik, karena anggaran defisit negara ditutup dengan pinjaman luar negeri. Padahal, konsep yang benar adalah pengeluaran pemerintah dapat ditutup dengan penerimaan pajak dalam negeri. Sehingga antara penerimaan dan pengeluaran dapat berimbang. Permasalahannya, pada masa itu penerimaan pajak saat minim sehingga tidak dapat menutup defisit anggaran.

Namun prinsip berimbang ini merupakan kunci sukses pemerintah pada masa itu untuk mempertahankan stabilitas, khususnya di bidang ekonomi. Karena pemerintah dapat menghindari terjadinya inflasi, yang sumber pokoknya karena terjadi anggaran yang defisit. Sehingga pembangunanpun terus dapat berjalan.

Prinsip lain yang diterapkan pemerintah Orde Baru adalah prinsip fungsional. Prinsip ini merupakan pengaturan atas fungsi anggaran pembangunan dimana pinjaman luar negeri hanya digunakan untuk membiayai anggaran belanja pembangunan. Karena menurut pemerintah, pembangunan memerlukan dana investasi yang besar dan tidak dapat seluruhnya dibiayai oleh sumber dana dalam negeri.

Pada dasarnya kebijakan ini sangat bagus, karena pinjaman yang digunakan akan membuahkan hasil yang nyata. Akan tetapi, dalam APBN tiap tahunnya cantuman angka pinjaman luar negeri selalu meningkat. Hal ini bertentangan dengan keinginan pemerintah untuk selalu meningkatkan penerimaan dalam negeri. Dalam Keterangan Pemerintah tentang RAPBN tahun 1977, Presiden menyatakan bahwa dana-dana pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri harus meningkat. Padahal, ketergantungan yang besar terhadap pinjaman luar negeri akan menimbulkan akibat-akibat. Diantaranya akan menyebabkan berkurangnya pertumbuhan ekonomi.

Hal lain yang dapat terjadi adalah pemerataan ekonomi tidak akan terwujud. Sehingga yang terjadi hanya perbedaan penghasilan. Selain itu pinjaman luar negeri yang banyak akan menimbulkan resiko kebocoran, korupsi, dan penyalahgunaan. Dan lebih parahnya lagi ketergantungan tersebut akan menyebabkan negara menjadi malas untuk berusaha meningkatkan penerimaan dalam negeri.

Prinsip ketiga yang diterapakan oleh pemerintahan Orde Baru dalam APBN adalah, dinamis yang berarti peningkatan tabungan pemerintah untuk membiayai pembangunan. Dalam hal ini pemerintah akan berupaya untuk mendapatkan kelebihan pendapatan yang telah dikurangi dengan pengeluaran rutin, agar dapat dijadikan tabungan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah dapat memanfaatkan tabungan tersebut untuk berinvestasi dalam pembangunan.

Kebijakan pemerintah ini dilakukan dengan dua cara, yaitu derelgulasi perbankan dan reformasi perpajakan. Akan tetapi, kebijakan demikian membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama. Akibatnya, kebijakan untuk mengurangi bantuan luar negeri tidak dapat terjadi karena jumlah pinjaman luar negeri terus meningkat. Padahal disaat yang bersamaan persentase pengeluaran rutin untuk membayar pinjaman luar negeri terus meningkat. Hal ini jelas menggambarkan betapa APBN pada masa pemerintahan Orde Baru sangat bergantung pada pinjaman luar negeri. Sehingga pada akhirnya berakibat tidak dapat terpenuhinya keinginan pemerintah untuk meningkatkan tabungannya.
– Masa Reformasi (Demokrasi Liberal)
Pada masa krisis ekonomi,ditandai dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru kemudian disusul dengan era reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa ini tidak hanya hal ketatanegaraan yang mengalami perubahan, namun juga kebijakan ekonomi. Sehingga apa yang telah stabil dijalankan selama 32 tahun, terpaksa mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan.
Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri mengalami masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
a)Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
b)Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.

o Masalah pemanfaatan kekayaan alam.
Pada masa orde lama : Konsep Bung Karno tentang kekayaan alam sangat jelas. Jika Bangsa Indonesia belum mampu atau belum punya iptek untuk menambang minyak bumi dsb biarlah SDA tetap berada di dalam perut bumi Indonesia. Kekayaan alam itu akan menjadi tabungan anak cucu di masa depan. Biarlah anak cucu yang menikmati jika mereka sudah mampu dan bisa. Jadi saat dipimpin Bung Karno, meski RI hidup miskin, tapi Bung Karno tidak pernah menggadaikan (konsesi) tambang-tambang milik bangsa ke perusahaan asing. Penebangan hutan pada masa Bung Karno juga amat minim.

Pada masa Orde Baru konsepnya bertolak belakang dengan orde lama.Apa yang bisa digadaikan; digadaikan. Kalo bisa ngutang ya ngutang. Yang penting bisa selalu makan enak dan hidup wah. Rakyat pun merasa hidup berkecukupan pada masa Orba. Beras murah, padahal sebagian adalah beras impor. Beberapa gelintir orang mendapat rente ekonomi yang luar biasa dari berbagai jenis monopoli impor komoditi bahan pokok, termasuk beras, terigu, kedelai dsb. Semua serba tertutup dan tidak tranparan. Jika ada orang mempertanyakan, diancam tuduhan subversif. Hutan dijadikan sumber duit, dibagi menjadi kapling-kapling HPH; dibagi-bagi ke orang-orang tertentu (kroni) secara tidak transparan. Ingat fakta sejarah: Orde Baru tumbang akibat demo mahasiswa yang memprotes pemerintah Orba yang bergelimang KKN. Jangan dilupakan pula bahwa ekonomi RI ambruk parah ditandai Rupiah terjun bebas ke Rp 16.000 per dollar terjadi masih pada masa Orde Baru.

Masa Reformasi krisis ekonomi parah sudah terjadi. Utang LN tetap harus dibayar. Budaya korupsi yang sudah menggurita sulit dihilangkan, meski pada masa Presiden SBY pemberantasan korupsi mulai kelihatan wujudnya.. Rakyat menikmati kebebasan (namun sepertinya terlalu “bebas”). Media masa menjadi terbuka.

Yang memimpikan kembalinya rezim totaliter mungkin hanyalah sekelompok orang yang dulu amat menikmati previlege dan romantisme kenikmatan duniawi di zaman Orba.Sekarang kita mewarisi hutan yang sudah rusak parah; industri kayu yang sudah terbentuk dimana-mana akibat dari berbagai HPH , menjadi muara dari illegal logging.

o Sistem pemerintahan
Orde lama : kebijakan pada pemerintah, berorientasi pada politik,semua proyek diserahkan kepada pemerintah, sentralistik,demokrasi Terpimpin, sekularisme.
Orde baru : kebijakan masih pada pemerintah, namun sektor ekonomi sudah diserahkan ke swasta/asing, fokus pada pembangunan ekonomi, sentralistik, demokrasi Pancasila, kapitalisme.
Soeharto dan Orde Baru tidak bisa dipisahkan. Sebab, Soeharto melahirkan Orde Baru dan Orde Baru merupakan sistem kekuasaan yang menopang pemerintahan Soeharto selama lebih dari tiga dekade. Betulkah Orde Baru telah berakhir? Kita masih menyaksikan praktik-praktik nilai Orde Baru hari ini masih menjadi karakter dan tabiat politik di negeri ini. Kita masih menyaksikan koruptor masih bercokol di negeri ini. Perbedaan Orde Baru dan Orde Reformasi secara kultural dan substansi semakin kabur. Mengapa semua ini terjadi? Salah satu jawabannya, bangsa ini tidak pernah membuat garis demarkasi yang jelas terhadap Orde Baru. Tonggak awal reformasi 11 tahun lalu yang diharapkan bisa menarik garis demarkasi kekuatan lama yang korup dan otoriter dengan kekuatan baru yang ingin melakukan perubahan justru “terbelenggu” oleh faktor kekuasaan.Sistem politik otoriter (partisipasi masyarakat sangat minimal) pada masa orba terdapat instrumen-instrumen pengendali seperti pembatasan ruang gerak pers, pewadahunggalan organisasi profesi, pembatasan partai poltik, kekuasaan militer untuk memasuki wilayah-wilayah sipil, dll.
Orde reformasi : pemerintahan tidak punya kebijakan (menuruti alur parpol di DPR), pemerintahan lemah, dan muncul otonomi daerah yang kebablasan, demokrasi Liberal (neoliberaliseme), tidak jelas apa orientasinya dan mau dibawa kemana bangsa ini.

Referensi :

http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090126174820AAFGt08

http://yunaniabiyoso.blogspot.com/2008/04/perbedaan-determinasi-kebijakan.html

http://labtani.wordpress.com/2008/11/07/sejarah-perekonomian-indonesia/

http://www.mudrajad.com/upload/Reformasi%20di%20Persimpangan%20Jalan.pdf

Pohan, Aulia. 2008. Potret Kebijakan Moneter Indonesia.Jakarta:Rajawali pers.

Yustika, Ahmad Erani. 2002. Pembangunan dan Krisis, Memetakan Perekonomian Indonesia. Jakarta : PT. Grasindo.

Analisa Kebijakan Ekonomi : Post Orde Lama vs Post Orde Baru

 

Pendahuluan
Selama tiga dasawarsa lebih, masyarakat menyaksikan pelaksanaan dan menonton hiruk-pikuk serta larut dalam gemuruh gelombang pembangunan. Namun bila dirasakan dan dicermati secara seksama apa yang telah dihasilkan, maka muncul kesan bahwa pembangunan tampaknya hanya sebuah utopia belaka. Janji-janji dan harapan yang digantungkan pada pembangunan banyak yang tidak menjadi kenyataan. Semua orang dibuai bahwa dengan pembangunan akan dicapai peningkatan penghasilan, perbaikan taraf kehidupan, perluasan peluang kerja, peningkatan kualitas SDM, hilangnya kebodohan, keterbelakangn dan kemiskinan. Setelah sekian lama pembangunan berlangsung, ternyata semua itu tidak menjadi kenyataan seperti yang di harapkan. Tanpa disadari, pembangunan telah membawa akibat dan memunculkan berbagai macam masalah di hampir setiap sendi kehidupan.
Hampir kurang lebih setengah abad Indonesia merdeka, tetapi apa yang dinamakan dengan pembangunan belum menyentuh titik temu dengan prinsip keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan yang tercantum dalam UUD 1945 dan Pancasila. Anehnya dari beberapa Orde yang pernah di enyam dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, cita-cita yang selalu di junjung tinggi oleh UUD 1945 dan Pancasila mengenai egaliterian pembangunan, tidak pernah terwujud secara merata. Justeru sebaliknya, memunculkan otorotarian negara dalam pembangunan sehingga menimbulkan kepincangan-kepincangan sosial antara “the have and the have not”.
Dari sejarah Orde-Orde pemerintahan yang sempat berkuasa di Indonesia, konsep pertumbuhan ekonomi telah di unggulkan dari konsep-konsep lainnya dalam membangun bangsa. Padahal pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan tampaknya hanya menghasilkan kesenjangan. Industrialisasi, modernisasi dan intensifikasi pertanian, perbaikan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana yang telah di laksanakan dengan berbagai macam daya upaya tidak dapat di nikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Penguasa dan pengusaha dengan berbagai cara dan daya berusaha sedapat mungkin untuk merasakan dan menikmati seluruh fasilitas yang tersedia. Ketidakmerataan akses dalam ke ikut sertaan untuk meraih buah pembangunan telah melebarkan kesenjangan ekonomi dan sosial. Kelompok masyarakat mampu dengan mudah mendapatkan akses berbagai fasilitas sehingga dapat menikmati buah pembangunan. Sedangkan masyarakat kurang mampu belum atau kurang dalam menikmati fasilitas, karenanya belum dapat mencicipi pembangunan. Bahkan dalam beberapa kasus, demi pembangunan, masyarakat kurang mampu (lapisan bawah) acap kali di pinggirkan seakan di jadikan tumbal pembangunan.
Di Indonesia pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, kata ini di artikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali, kemajuan yang di maksud adalah terutama adalah kemajuan material. Maka, pembangunan sering di artikan sebagai kemajuan yang di capai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi . Bagi rakyat kecil, seringkali pembangunan memiliki arti lain, seperti apa yang telah di kisahkan oleh Bapak Selo Sumardjan . Dia pernah terdampar di sebuah kota kecil di luar Jakarta, dan sempat berbicara dengan penduduk miskin di sana. Dia bertanya, dari mana orang itu datang. Jawab si penduduk : “Saya dulu tinggal di Jakarta, tetapi karena ada pembangunan, saya terpaksa mengungsi kemari”. Bagi orang ini, dan bagi banyak orang kecil yang senasib dengannya, pembangunan merupakan sebuah malapetaka, yang mendamparkan hidup mereka. Barangkali hal inilah yang memunculkan benih-benih ketidakpuasan yang kemudian sebagai salah satu pemicu munculnya konflik, kekerasan dan krisis sosial. Dan mengakibatkan lengsernya dua rezim Soekarno dan Soeharto dari kursi kepresidenan oleh gerakan mahasiswa dan rakyat yang menuntut perbaikan ekonomi.

Pola Kebijakan Ekonomi Orde lama
Pada awal kemerdekaan tahun 1945-1949, ekonomi nasional mengalami kemandegan karena rakyat Indonesia sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan. Seluruh potensi yang ada di kerahkan untuk mendukung pejuangan agar kemerdekaan yang telah di proklamirkan dapat dipertahankan. Baru setelah indonesia benar-benar memperoleh kemerdekaaan secara de fakto dan de jure dari penjajah Belanda dan Jepang, pemerintahan Indonesia yang terbentuk mulai memfokuskan kinerjanya pada masalah-masalah perekonomian. Namun pada waktu itu, Indonesia yang baru saja merdeka dari tangan penjajah terjebak di antara dua kutub ideologis, yaitu Kapitalisme dan Komunisme. Dua kutub tersebut menjadi suatu keniscayaan dari pengutuban ideologi politik pasca perang, Amerika serikat di kubu Kapitalis, dan Uni Soviet di kubu Komunis. Bisanya negara-negara bekas jajahan termasuk Indonesia, secara ideologi politik sangat berdekatan dengan nilai-nilai sosialisme, karena sifat-sifat anti-imperialismenya. Pada waktu itu di Indonesia sendiri, terjadi perbedaan pandangan dan polemik mengenai pembangunan ekonomi pasca kemerdekaan. Perbedaan pandangan ini berkisar antara aliran “revolusi belum selesai” dan “revolusi telah selesai”. Saat itu, ada pendapat yang di pelopori oleh Bung Karno, “bahwa revolusi Indonesia belum selesai, yaitu dengan mengusir imperialisme dan menghapuskan feodalisme. Selama dua fenomena ini belum diselesaikan, maka Indonesia belum siap membangun”. Pendapat lain yang di pelopori oleh bung Hatta, lebih berpendapat, “bahwa semua kegiatan revolusi hendaknya di hentikan segera agar pemerintah bisa melakukan konsolidasi untuk memulai pembangunan ekonomi” . Tampaknya dari kedua pendapat yang di pelopori oleh para fonding father tersebut, mungkin pendapat yang dapat di terima pada saat itu oleh pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia secara rasional adalah pendapat dari Bung Hatta. Karena yang patut disadari adalah bahwa setelah Indonesia merdeka dari bangsa-bangsa imperialis, negara Indonesia bisa dikatakan sangat minim Sumber Daya Modal yang akan digunakan untuk membangun kembali perekonomian Indonesia yang hancur di sebabkan oleh penjajahan tiga setengah abad lamanya. Untuk itulah, pendapat dari Bung Hatta sangat besar sekali pengaruhnya bagi kebijakan ekonomi Indonesia, sehingga pendapat tersebut diimplementasikan secara pragmatis dalam periode Demokrasi Parlementer 1950-1957 . Pada periode ini, pemerintahan di pimpin oleh seorang Perdana Menteri M. Natsir yang berasal dari Partai Masyumi. Kebijaksanaan ekonomi pada periode kabinet Natsir beranggapan bahwa, pertama : modal asing diperlukan oleh perekonomian Indonesia, kedua : modal asing dapat di awasi dengan melalui peraturan pemerintah, ketiga : nasionalisasi perusahaan asing tidak ada gunanya apabila modal asing belum bisa di gantikan oleh perusahaan-perusahaan pribumi yang mampu mempertahankan tingkat produktivitas dan efisiensi tehnik serta manajemen yang setara. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, sebagai Menteri Perdagangan dan Industri pada peiode demokrasi parlementer juga berpendapat, bahwa “negara harus memainkan peran yang menentukan, terutama pada tahap awal pembangunannya dan bahwa pengusaha-pengusaha asing mutlak harus di awasi karena belum terdapat kelompok-kelompok pengusaha yang kreatif dari kalangan bangsa Indonesia sendiri” .
Dari Kebijakan ekonomi yang telah di keluarkan oleh pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan, terlihat sangat jelas sekali nilai-nilai nasionalisme yang terkandung dalam kebijakan “ekonomi nasional” Indonesia. Dalam hal ini banyak pengamat ekonomi di Indonesia menyebutkan bahwa periode tersebut adalah periode “nasionalisme ekonomi” yang berarti mencakup tiga dimensi pembangunan ekonomi Indonesia. Pertama, suatu perekonomian yang beragam dan stabil, yang berarti di tiadakannya ketergantungan yang besar kepada ekspor bahan mentah. Kedua, suatu perekonomian yang sudah berkembang dan makmur atau pembangunan ekonomi. Ketiga, suatu perekonomian dimana satu bagian yang penting dari pemilikan, pengawasan dan pengelolaan di bidang ekonomi berada di tangan golongan pribumi atau negara Indonesia, yang berarti pengalihan penguasaan dan pengelolaan atas kegiatan-kegiatan ekonomi dari tangan orang-orang barat dan Cina ke tangan orang-orang Indonesia. Untuk melaksanakan kebijakan nasionalisme ekonomi, pemerintahan pasca kemerdekaan melaksanakan proteksi, satu di antara beberapa keputusan yang di ambil oleh pemerintah Indonesia adalah menentukan dan memilih importir-importir yang layak di beri bantuan pemerintah. Para pengusaha yang dapat melalui penyaringan itu dan berhak atas bantuan pemerintah, biasanya dinamakan importir-importir “Benteng”. Secara garis besar, kebijakan yang telah di ambil oleh pemerintahan pasca kemerdekaan sebenarnya banyak memberikan perubahan-perubahan mendasar dalam kegiatan pembangunan ekonomi, hal ini terbukti dengan munculnya kegiatan sektor informal yang menjadi soku guru perekonomian Indonesia saat itu. Di sektor perdagangan, pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Perusahaan di ambil oleh pemerintah, dan seluruh kegiatan ekspor dan impor di tangani perusahaan negara. Kebijakan ini memberikan kemudahan bagi industri kecil untuk mendapatkan bahan baku. Industri kecil, terutama tekstil berkembang pesat. Namun akibat perbedaan pandangan mengenai perananan perusahaan swasta dan asing dalam mendongkrak perekonomian di Indonesia, muncul polemik antara kelompok moderat dan konservatif yang di wakili oleh Partai Masyumi dan PSI, yang saat itu berada pada posisi pucuk pememerintahan, dengan kerlompok radikal yang di wakili oleh partai ultra nasionalis radikal, yang menghendaki perubahan struktural yang mendasar dalam perekonomian . Akibat polemik yang berkelanjutan mengenai model pembangunan ekonomi yang sesuai di Indonesia pada awal kemerdekaan menimbulkan konsekwensi langsung dengan tidak adanya kontinuitas, karena pemerintahan atau kabinet seringkali mengalami pergantian dan tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengimplementasikan program-programnya dan jatuh sebelum bekerja. Sistem pemerintahan parlementer di Indonesia waktu itu sesungguhnya tidak sejalan dengan subtansi demokrasi . Yang lebih parah lagi adalah pembangunan ekonomi di Indonesia pasca kemerdekaan selalu gagal di karenakan konflik yang berlangsung antara dua kelompok yang menganut dua pandangan yang saling bertentangan mengenai kebijakan ekonomi, pimpinan politik yang konservatif pragmatis lawan pimpinan politik ultra-nasionalis radikal . Konflik ini hampir-hampir tak pernah menghasilkan konsensus nasional. Malahan yang terjadi, seperti yang secara ekstrem di kemukakan oleh Sutter, adalah bahwa kedua kelompok itu seringkali “saling menjegal dan pemerintah (seringkali) tetap mandeg dan tidak mampu menangani masalah (ekonomi) tertentu” . Adanya konflik tersebut (paling tidak untuk sebagian) menyebabkan patronase politik tersebar luas di antara ke-27 partai politik selama berlangsungnya periode ini, yang sekitar 20 di antaranya memegang kekuasaan yang besar pada tingkat nasional dengan menggunakan cara-cara yang sangat mengagumkan di dalam kabinet dan birokrasi . Dalam lingkungan seperti inilah klik-klik, dalam hal ini partai-partai politik, yang merupakan saluran yang jelas, merupakan satuan-satuan utama dalam proses politik dan menggalakan fungsi patronase dalam masyarakat . Puncak dari permasalahan tersebut akibat konflik yang berkepanjangan mengenai pembangunan ekonomi, telah mencapai klimaks-nya ketika pada tahun 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli i959, yang mengakhiri sistem demokrasi parlementer dan menggantinya dengan Demokrasi Terpimpin 1959-1965. Pada periode demokrasi terpimpin terkenal suatu istilah MANIPOL-USDEK yang dirinci oleh Dr. Roeslan Abdulgani, yang memilik arti, UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Bangsa Indonesia, sebagai suatu kebijakan baru mengenai pembangunan ekonomi di negara Indonesia. Dalam fase pertama Demokrasi Terpimpin (1960-1963) peran elit Angkatan Darat Indonesia yang di pengaruhi oleh paham neo-Keynesian tampak jelas, dalam fase kedua (1963-1965) di tandai oleh peran sentral yang di mainkan oleh PKI dalam kehidupan politik. Inisiatif bergeser dari Angkatan Darat, yang terutama sibuk dengan usaha mengkonsolidasikan apa yang telah di capainya dan untuk mempertahankan posisinya, kepada Presiden Soekarno dan PKI yang mendorong kebijaksanaan-kebijaksanaan yang radikal dan militan di dalam negeri maupun gelanggang internasional. Situasi ini pada akhirnya mengakibatkan ambruknya hubungan segitiga dan keseimbangan kekuasaan antara Presiden Soekarno, Angkatan Darat dan PKI, ketika enam Jenderal Angkatan darat dibunuh secara keji dalam suatu percobaan “kup” yang dilancarkan oleh Gerakan 30 September (G.30/S), peristiwa yang paling berdarah dalam sejarah Indonesia .
Sementara saat demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno tampil menjadi penguasa yang otoriter, angkatan darat secara mantap meluaskan dan memperkukuh kekuasaan politiknya dan partai-partai politik praktis tidak berdaya dan semakin lemah, kecuali PKI yang memperluas pengaruh politiknya di bawah perlindungan Presiden Soekarno . Tampak jelas sekali, bahwa pada periode demokrasi terpimpin ini politik telah menjadi sedemikian rupa, sehingga politik menjadi panglima, dan jalan sosialisme lebih dikembangkan dengan cara manasionalisasi hampir seluruh perusahaan swasta dan asing yang berada di seluruh Indonesia. Kiranya apa yang menjadi polemik awal antara Soekarno dan Hatta mengenai “revolusi belum selesai” dan “revolusi sudah selesai” semakin menjadi-jadi pada periode ini. Soekarno yang mengangkat dirinya sebagi presiden seumur hidup, kian memantapkan slogan-slogannya tentang revolusi yang abadi. Kekuasaannya semakin tersentralistik, semua surat kabar di beri keleluasaan untuk menyediakan kolom penyebarluasan ajaran revolusi Soekarno. Setiap orang, kelompok ataupun partai politik yang tidak menyetujui ataran-aturannya di anggap “kontra-revolusioner”, lalu di tangkap dan di berangus, dan beliau memenuhi penjara-penjara dengan lawan-lawan politiknya. Namun di balik itu semua, tanpa di sadari akibat kebijakan politik “revolusioner” yang di jalankan dalam demokrasi terpimpin ini, bencana ekonomi sedang menghadang negara Indonesia. Sikap masa bodoh pemerintahan Soekarno terhadap soal-soal ekonomi, tidak konsistennya rencana-rencana ekonomi yang silih berganti dan buruknya implementasi kebijaksanaa ekonomi merupakan penyebab kekacauan di bidang ekonomi. Indeks biaya hidup di negara Indonesia membumbung tinggi dari basis 100 dalam tahun 1957 menjadi 36.000 pada tahun 1965. Jumlah uang dalam peredaran naik dari 30 miliar hingga hampir 1 triliun rupiah dalam periode yang sama itu. Pada akhir tahun 1965, defisit anggaran membengkak menjadi jumlah yang amat besar, 1,5 triliun rupiah, dan Indonesia mulai mengabaikan pembayaran hutang luar negerinya. Bagian terberat dari dislokasi ekonomi disebabkan oleh para pekerja di lingkungan white collar (kertas putih) dan blue collar (kertas biru) wliayah perkotaan. Di banyak bagian daerah pedalaman, para petani menimbun hasil panen mereka, menukar produk mereka kepada pengusaha-pengusaha kecil. Dan di mana dan kapan mereka dapat membayar hutang mereka dengan mata uang yang rendah nilainya. Tetapi petani juga harus membayar banyak karena sangat kurangnya pupuk dan pestisida yang membuat berkurangnya hasil pertanian, selain itu juga karena situasi dan lingkungan pedesaan yang semakin terancam dan kurang aman yang di sebabkan oleh iklim politik yang di warnai dengan gelombang pembunuhan . Pada malam peristiwa G.30/S, rupiah tidak lebih bernilai daripada kertas yang dicetak, memang biaya mencetak uang rupiah melampaui nilai uang yang tercetak . Tak dapat di sangkal, sebagaimana diamati oleh seorang agronomis, “Indonesia, terpuruk di karenakan terjadinya mis-manajemen selama lebih dari satu dekade” . Bung Hatta yang ikut menandatangani proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, dan kemudian pecah jalan dengan Soekarno, memberikan tanggapan, “Nasib Indonesia kini lebih suram dibanding dengan waktu rezim kolonial Belanda” . Akhirnya pasca kejadian G.30/S, di tingkatan bawah, rakyat dan mahasiswa dengan slogan “Tiga Tuntutan Rakyat” (Tritura) meminta Presiden Soekarno mundur dari jabatannya, karena dinilai telah gagal dalam membangun perekonomian Indonesia, dan di tingkat elit terjadi “kup” yang mengakibatkan di sisihkannya Soekarno dari kehidupan politik, penghancuran total PKI beserta semua organisasinya, dan tampilnya militer secara dominan dalam kehidupan politik. Maka berakhirlah masa Orde Lama dengan membawa “drama revolusinya yang belum selesai”.

Pola Kebijakan Ekonomi Orde Baru
Periode Oktober 1965 sampai Maret 1966 adalah periode yang penuh dengan ketidak pastian. Di satu pihak Soekarno masih enggan menggusur PKI, di lain pihak mahasiswa dan kekuatan politik lainnya semakin gencar menuntut pembubaran PKI yang kemudian meluas menjadi penggantian Presiden Soekarno . Dengan berakhirnya Demokrasi Terpimpin yang begitu cepat pada periode kritis dari akhir akhir tahun 1965 hingga tahun 1967, mulailah Angkatan Bersenjata Indonesia yang di pimpin oleh Jenderal Soeharto, berkuasa. Elit Angkatan darat dengan cepat mendefenisikan kembali situasi itu sebagai suatu tindakan politik untuk mencegah berlanjutnya disintegrasi di bidang-bidang sosial, politik dan ekonomi. Pada bulan Maret 1967 Jenderal soeharto dilantik sebagai Pejabat Presiden oleh MPRS. Pemerintah di bawah Soeharto mewarisi keadaan ekonomi yang sudah yang sudah hampir ambruk. Hutang luar negeri berjumlah $ 24.00 juta, laju inflasi mencapai 20-30% sebulan, infrasrtuktur berantakan, kapasitas produksi sektor-sektor industri dan ekspor sangat merosot dan pengawasan atas anggaran serta penarikan pajak sudah tidak berfungsi lagi . Menghadapi kekacauan ekonomi itu, pemerintah baru bertekad untuk membenahi keuangan negara. Dengan menggunakan pendekatan yang sangat pragmatis sebagai konsep utamanya, yang berlawanan sepenuhnya dengan kebijakan Demokrasi Terpimpin, pemerintah Orde Baru pada tanggal 1 Januari 1967 memberlakukan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tanggal 3 Juli 1968 sebagai UU. No. 6 tahun 1968. Kedua Undang-Undang itu dimaksudkan untuk membuka perekonomian dan menggiatkan kembali dunia usaha swasta. Kebijaksanaan itu di rumuskan dengan bantuan dan nasihat ahli-ahli ekonomi dan tenaga-tenaga profesional selama itu mempunyai hubungan dengan Angkata Darat . Pemerintahan Orde Baru memutuskan untuk menerapkan tiga langkah pembangunan ekonomi berikut pada masa awal pemerintahannya. Pertama, menjadwalkan kembali pelunasan utang luar negeri sebagai langkah awal untuk mengembalikan kepercayaan pihak luar negeri. Kedua, mengendalikan inflasi yang tak terkontrol melalui program impor komoditi besar-besaran yang di biayai oleh pinjaman-pinjaman hasil re-negoisasi. Ketiga, mengundang investasi sebesar-besarnya, terutama investasi asing, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi . Pemerintah yakin bahwa pertumbuhan karena suntikan modal dan teknologi akan meluber secara spontan ke seluruh lapisan masyarakat. Rencana ini diumumkan pada tanggal 5 Juli 1966 dalam Ketetapan MPRS No. XXIII tentang “Pembaruan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan”, yang merinci tiga tahap pembangunan. Pertama, tahap penyelamatan, yakni mencegah kemerosotan ekonomi agar tidak menjadi lebih buruk lagi. Kedua, tahap stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, yang mengendalikan inflasi dan memperbaiki infrastruktur ekonomi. Ketiga, tahap pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi . Suatu pendekatan yang sepenuhnya a-politik atau non politik atau sebagai suatu versi teknokratis, yang dianggap kunci bagi keberhasilan pelaksanaan upaya tersebut terletak pada kestabilan politik. Dalam pendekatan itu, yang memandang masalah-masalah ekonomi dari segi kuantitatif dan kebutuhan-kebutuhan akan modal dan teknologi tersirat anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh suntikan modal dan teknologi akan “meluber” secara spontan ke seluruh lapisan masyarakat. Salah satu implikasi terpenting dari teori “Trickle Down Effect” (tetesan ke bawah), yang hampir selama periode pemerintahan Orde Baru sangat di percaya sebagai suatu model pembangunan ekonomi. Dalam rangkaian teori ini, sangat erat kaitannya dengan teori yang dikembangkan oleh Evsey Domar dan Roy Harrod , tentang tabungan dan investasi modal. Lebih jauh Harrod dan Domar menguraikan teori pembangunan ekonomi yang didasarkan pada jumlah tabungan dan investasi modal. Menurut kedua peneliti tersebut, kalau tabungan dan investasi rendah, pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut juga rendah . Tampaknya pemerintahan Orde Baru secara tidak langsung memakai rumus tersebut dalam membangun benteng perekonomiannya, karena itu, berdasarkan pada model ini, pemerintah Orde Baru mengejar kebangkrutan ekonomi yang di wariskan dengan mencari tambahan modal, baik dari dalam negeri (dengan mengusahakan peningkatan tabungan dalam negeri), maupun dari luar negeri (melalui penanaman modal dan utang luar negeri).
Untuk mendukung konstruktif pembangunan ekonomi pasca pemerintahan Orde Lama yang telah hancur, pemerintahan Orde Baru meminta dukungan IMF (International Monetary Fund). Poin-poin penting yang disarankan untuk diterapkan oleh IMF adalah, pertama, kekuatan pasar adalah kekuatan yang vital dalam stabilisasi ekonomi. Kedua, untuk itu, maka keberadaan perusahaan negara tidak akan mendistorsi pasar dengan tidak lagi menikmati fasilitas kredit dan alokasi devisa dari negara, tidak melakukan monopoli dan menjual dengan harga subsidi. Ketiga, sebagai insentif bagi sektor swasta maka lisensi impor terhadap bahan baku dan perlengkapan tidak lagi di batasi. Terakhir adalah fasilitas insentif berupa keringanan pajak dan lain-lain bagi penanaman modal baru yang di jamin oleh Undang-Undang . Hubungan baru antara IMF dengan pemerintahan Orde Baru bisa dikatakan sebagai momentum awal dari pada ketergantungan (dependen) pembangunan ekonomi Indonesia terhadap pihak eksternal atau luar negeri.
Selain faktor-faktor eksternal (bantuan/pinjaman luar negeri) yang di jalankan oleh pemerintahan Orde Baru, berkaitan dengan masalah pembangunan ekonomi, pemerintah di bawah komando Presiden Soeharto juga mengeluarkan kebijakan dinamika politik bagi masyarakat Indonesia, dengan tujuan pencapaian stabilitas politik yang nantinya di percaya dapat mempengaruhi pertumbuhan pembangunan ekonomi. Dalam pemerintahan Orde Baru, pembangunan ekonomi di pahami sebagai serangkaian upaya untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat, melalui langkah pencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi (menggerakan roda ekonomi), dengan dukungan stabilitas politik yang tinggi (mantap), karena dinamika politik merupakan hambatan bagi gerak ekonomi. Asumsi tersebut berdasarkan pengalaman yang menurut pemerintahan Orde Baru adalah kemacetan ekonomi di masa rezim Soekarno. Maka karena kepercayaan terhadap stabilitas politik lebih utama di bandingkan dengan permasalahan lainnya, pemerintahan Orde Baru memasuki wilayah politik baru, yaitu Negara-Birokrat-Otoriter (NBO) , yang memang tidak dapat dipisahkan dengan model pembangunan ekonomi “Trickle Down Effect”. Menurut O’ Donnell, Negara-Birokratik-Otoriter (NBO) memiliki karakteristik sebagai berikut, pertama: posisi-posisi puncak pemerintahan biasanya di jabat oleh orang-orang yang sebelumnya telah berhasil ketika mereka berada dalam organisasi birokrat, misalnya, organisasi militer, pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta besar. Kedua, dalam NBO akan selalu ada pembatasan partisipasi politik yang ketat (political exclusion). Ketiga, dalam NBO juga ada pembatasan dalam partisipasi ekonomi (economic exclusion). Keempat, negara mengembangkan kebijaksanaan depolitisasi dan demobilisasi massa. Secara ringkas, NBO ini dicirikan oleh adanya peran dominan para birokrat, khususnya militer yang daripadanya lahir kebijaksanaan pembatasan partisipasi politik dan ekonomi, serta muncul kebijaksanaan depolitisasi dan demobilisasi . Dalam kajiannya tentang Indonesia untuk periode permulaan Orde Baru (1966-1971), Mohtar Mas’oed menggunakan konsep NBO yang dikembangkan oleh O’Donnell dan menggabungkannya dengan konsep korporatisme. Menurut Mas’oed, lahirnya kembali bentuk negara otoriter di Indonesia pada awal Orde Baru disebabkan oleh : pertama, oleh warisan krisis ekonomi dan politik yang terjadi pada pertengahan tahun 1960-an. Struktur politik yang ditinggalkan oleh masa sebelumnya memiliki kecendrungan untuk memberikan kekuasaan yang berlebihan pada pemerintahan. Lebih dari itu, pada masa tersebut Orde Baru hendak berusaha secara cepat memproleh legitimasi politiknya, karena menurutnya, Soekarno masih memiliki pengaruh yang tidak kecil dan pendukung yang tidak sedikit. Kedua, koalisi intern Orde Baru yang memaksa untuk segera melakukan restrukturisasi ekonomi secara radikal juga menyebabkan lahirnya NBO di Indonesia. Orde Baru memilih untuk dengan segera melakukan stabilisasi ekonomi yang memberikan peluang yang besar kepada modal domestik dan modal internasional untuk terlibat, sekalipun kebikasanaan ini dibayar dengan harga mahal. Ketiga, orientasi ekonomi keluar yang dirumuskan oleh Orde baru pada masa akhir tahun 1960-an dan berlanjut pada tahun 1970-an adalah adalah satu faktor yang mendesak pemerintah untuk memilih bentuk NBO. Dengan adanya ke tiga faktor tersebut, Mas’oed menyimpulkan bahwa mengharapkan adanya bangunan politik demokratis pada awal Orde Baru merupakan harapan yang tidak realistik, kalau bukan khayalan .
Keunikan teori NBO yang dikembangkan oleh Mas’oed, dalam melihat kasus di Indonesia adalah urgensi faktor krisis politik lebih bertanggung jawab terhadap lahirnya pemerintahan yang otoriter dari Orde Baru dibanding variabel ekonomi. Selain keunikan teori NBO yang di kembangkan oleh Mas’oed, semua karakteristik struktural NBO yang di kemukakan oleh O’ Donnell sepenuhnya dapat di jumpai pada sistem Politik Orde Baru . Pertama, pemerintah Orde Baru hampir dapat dikatakan berada di bawah kendali militer secara organisatoris yang bekerja sama dengan teknokrat sipil. Kedua, modal domestik swasta besar yang memiliki hubungan khusus dengan negara, dan modal internasional memiliki peran ekonomis yang menentukan. Ketiga, hampir seluruh bentuk kebijaksanaan pembangunan yang dilahirkan, sejak dari proses perencanaan sampai pada evaluasinya sepenuhnya berada pada tangan birokrat dan teknokrat. Keempat, ada kecenderungan kuat dalam pemerintahan Orde Baru, secara terencana, melakukan demobilisasi massa, kususunya yang dilakukan dengan kebijaksanaan massa mengambang (floating mass). Kelima, dalam menanggapi kritik dan para penentangnya, pemerintah Orde Baru tidak segan-segan melakukan tindakan tegas. Terakhir, dan merupakan ciri khusus untuk Indonesia, dapat dijumpai pada otonomi dan besarnya peran kantor kepresidenan, yang diwujudkan dengan demikian luas wewenang yang ada pada Sekretariat Negara . Implikasi kebijakan stabilisasi politik pada masa Orde Baru dengan munculnya Negara-Borokratik-Otoriter (NBO), pada mulanya sedikit membawa imbas positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini terbukti dengan perekonomian yang tumbuh rata-rata 7,9% per-tahun, dan bahkan tahun 1968 tingkat pertumbuhan mencapai 10%. Laporan resmi pemerintah menyebutkan Repelita I (1969/1970-1973/1974) pertumbuhan rata-rata 9,9% per-tahun, jauh di atas target yang telah ditentukan sebesar 5% per-tahun. Booming ekonomi ini mendapat sokongan besar lagi dari pendapatan minyak Indonesia pada Pelita Kedua dan Ketiga. Namun, akibat dari munculnya NBO ini, tanpa disadari pemerintahan Orde Baru mangalami dampak serius mengenai pola pembangunan ekonomi di Indonesia, karena pemerataan pembangunan melalui proses “menetes kebawah” (trickle down effect) atau “luberan” (spill over) yang direncanakan pada awal permulaan tidak dapat terjadi di seluruh lapisan masyarakat Indonesia, justeru malah sebaliknya, pemerataan pembangunan hanya terjadi pada level elit penguasa dan elit pengusaha pemilik modal besar. Sedangkan masyarakat bawah, yang bisa dikatakan sangat minim modal dan hubungan atau patron dengan negara tidak dapat merasakan pemerataan pembangunan yang selalu di giat-giatkan oleh pemerintahan Orde Baru. Dan khususnya mengenai masalah-masalah non-ekonomi, seperti masalah sosial, politik dan budaya, masyarakat Indonesia mengalami alienasi struktural karena keberadaanya yang tidak mudah berkembang berdasarkan tradisi lokal yang telah di milikinya. Memang telah di sebutkan diatas bahwa pada awalnya pertumbuhan ekonomi berdampak positif bagi devisa negara, terutama di saat Indonesia mengalami booming minyak 1974-1982, tetapi di balik itu semua ada kemacetan dalam pembangunan masyarakat Indonesia, karena dengan munculnya kekuatan NBO, masyarakat Indonesia selalu di jadikan objek massifikasi bagi terselenggaranya pembangunan pemerintah Orde Baru. Masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru dijauhkan dari segala macam aktivitas politik maupun ekonomi. Setiap warga masyarakat yang mencoba mengkritisi pemerintahan Orde Baru selalu dijawab dengan tindakan “subversif” dan isu-isu bahaya laten komunisme. Negara pada saat itu merupakan unsur pemaksa yang paling kuat, seakan-akan tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat melawannya. Lembaga-lembaga politik yang pro-demokrasi, seperti partai politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tidak ter-patronase dengan pemerintahan Orde Baru, diatur dan dikontrol dengan mesin politik yang dikenal sebagai paket 5 UU politik yang memang telah disusun sedemikian rupa sehingga posisi negara dalam menjalankan pembangunan ekonomi tidak dapat dihambat dengan dinamika politik.
Pada sekitar tahun 1998, atau kurang lebih semenjak 32 tahun Orde Baru berkuasa, Indonesia mengalami dampak buruk dari pembangunan ekonomi yang di jalankan. Krisis ekonomi terjadi, akibat daripada kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh negara beserta aparaturnya. Dalam teori dependensi baru, krisis yang dialami oleh negara Indonesia pada saat pemerintahan Orde Baru berkuasa di karenakan 2 faktor penyebab, faktor pertama adalah faktor eksternal, yaitu utang luar negeri, yang menyebabkan ketergantungan pemerintah terhadap negara/lembaga donor. Dan faktor kedua adalah faktor internal, yang antara lain : pertama, buruknya efesiensi organisasi dan efesiensi perekonomian yang berdampak pada merosotnya daya saing. Kedua, buruknya distribusi sumberdaya nasional dalam segala bentuknya yang berakibat pada mencoloknya gejala kesenjangan sosial. Ketiga, buruknya insentif untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan produktif karena terdorong untuk mencari jalan pintas. Keempat, buruknya hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang berakibat pada meningkatnya gejala instabilitas politik .
Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, semakin meluas menjadi krisis politik yang justeru menyebabkan semakin parahnya kondisi perekonomian Indonesia. Demonstrasi mahasiswa merebak ke seluruh penjuru nusantara. Rupiah yang sempat menguat Rp. 7.000 per satu dollar AS, melemah kembali ke tingkat Rp. 9.000. Lebih-lebih setelah pemerintah memustuskan menaikan harga BBM. Harga kebutuhan pokok serta merta turut melambung. Bara api kemarahan mahasiswa yang ketika itu sudah semakin menyala, seperti mendapat siraman bahan bakar. Kian memburuknya kondisi perekonomian di Indonesia menyebabkan pecahnya aksi-aksi kerusuhan massal di beberapa tempat di Indonesia. Rupiah kian terpuruk ke tingkat Rp. 12.000 per satu dollar AS, yang akhirnya dimulai dengan drama politik baru dengan pendudukan DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa. Setelah gedung DPR/MPR di tumpah-ruahi oleh para mahasiswa yang menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai presiden RI, maka nilai rupiah semakin melorot ke tingkat Rp. 16.000 per satu dollar AS, dan puncaknya adalah ketika secara monumental Soeharto akhirnya sepakat turun dari jabatannya dan menyerahkan kursi kepresidenannya kepada B.J. Habibie.
Mengenai kejatuhan Presiden Soeharto dari kursi kepresidenannya, serta faktor-faktor yang berdiri di belakang krisis ekonomi yang melanda Indonesia, Revrisond Baswir mengemukakan lima faktor riil dalam latar belakang tersebut , pertama, buruknya beberapa indikator ekonomi makro, seperti rasio tabungan-investasi dan rasio angsuran hutang. Kedua, merajalelanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang berujung pada buruknya inefesiensi dan kesenjangan. Ketiga, meledaknya kerusuhan massal sebagai akibat kian parahnya kesenjangan. Keempat, meningkatnya perlawanan dunia terhadap berbagai kebijakan ekonomi Indonesia yang bersifat diskriminatif. Kelima, meningkatnya ketegangan politik menjelang terjadinya pergeseran formasi politik dan suksesi. Dengan kelima faktor itu, Revrisond Baswir ingin mengatakan bahwa krisis ekonomi di Indonesia bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Ia telah di rintis sejak lama melalui pembentukan rezim kekuasaan yang bersifat monopolis, atau menurut O’ Donnell dan Mas’oed adalah dengan rezim Negara-Birokratik-Otoriter (NBO). Monopoli kekuasaan itu pada gilirannya menyebabkan merajalelanya KKN. Dengan merajalelanya KKN, maka tidak hanya penyimpangan di berbagai sektor cenderung meluas, kesenjangan ekonomi cenderung melebar. Akhirnya KKN mendorong terjadinya pelestarian kekuasaan tanpa batas. Dan apa yang pernah di alami oleh Soekarno, pada akhirnya juga di alami oleh Soeharto, yaitu permintaan suksesi kursi kepresidenannya oleh rakyat.

Pola Kebijakan Ekonomi Pasca Orde Baru
Setelah kekuasaan Orde Baru runtuh bersama pemimpinnya, yaitu Soeharto, maka secara sepihak B.J. Habibie naik menggantikan Soeharto sebagai Presiden RI yang ketiga. Pelimpahan kekuasaan dari Soeharto ke Habibie menjadi kontroversial. Masalahnya adalah selain kekuasaan Habibie masih mengandung kontroversi, tantangan dan sifat pemerintahan Habibie belum sepenuhnya dapat di bedakan dari pemerintahan Soeharto. Di satu pihak, pemerintahan Habibie di bangun atas struktur kekuasaan yang monopolis, sehingga membuka peluang di lanjutkannya praktek KKN dalam berbagai bentuknya. Dari segi pembangunan ekonomi, pemerintahan Habibie (pada masa itu terkenal dengan Orde Reformasi) mendapati pola yang sama dengan pemerintahan Orde Baru, yakni ketika pemerintahan Orde Baru mewarisi pemerintahan Orde Lama dengan hutang luar negeri yang cukup besar. Begitu juga dengan pemerintahan Habibie yang harus menanggung beban hutang luar negeri yang di tinggalkan oleh pemerintahan Orde Baru sebesar 150 miliar dollar AS.
Dari sejarah pembangunan ekonomi yang di kembangkan oleh Orde Baru, tampaknya Habibie memiliki pengalaman yang jauh tentang problem bagaimana mangatasi krisis multi dimensi yang melanda Indonesia. Menurut Habibie, salah satu kegagalan pemerintahan Orde Baru adalah dengan munculnya stabilitas politik yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga memunculkan Negara-Birokratik-Otoriter (NBO). Untuk itu jalan yang di tempuh oleh Habibie pertama-tama adalah dengan meminimalisir kegiatan NBO pada pemerintahannya, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipas politik dan ekonomi masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan kebebasan bersuara dan berkumpul pada periode ini. Partai politik baru muncul, media massa di berikan kebebasan dan buku-buku ilmiah yang selama Orde Baru dilarang mulai di terbitkan kembali. Sedangkan 6 karakteristik NBO yang di utarakan oleh Mas’oed pada pemerintahan Orde Baru, hanya satu yang di teruskan oleh pemerintahan Habibie, yaitu, dengan menggunakan modal domestik swasta besar yang memiliki hubungan khusus dengan negara, dan modal internasional memiliki peran ekonomis yang menentukan. Masalah inilah yang satu-satunya belum tertangani dengan baik oleh Habibie, sehingga penyakit lama para elit muncul kembali, yaitu KKN. Dan masalah KKN ini jugalah yang membuat pidato pertanggung jawaban Habibie di tolak oleh mayoritas anggota DPR/MPR.
Setelah Pemilu 1999 dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang jujur dan adil (jurdil), maka secara resmi K.H. Abdurrahman Wahid dan Megawati terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI menggantikan B.J. Habibie. Setelah Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden, maka beliau membentuk Kabinet Persatuan Nasional pada tanggal 28 Oktober 1999. Orientasi pemerintahan ini adalah mengembangkan pemerintahan yang baik (good govenance) dan melakukan pemulihan ekonomi yang terasa sangat mendesak, karena sebelumnya Indonesia mengalami krisis ekonomi yang telah menyapu seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dan pada pemerintahan ini juga, pendapatan perkapita merosot drastis, angka kemiskinan dan pengangguran meningkat tajam. Dalam membangun perekonomian yang masih di landa krisis tersebut, pemerintahan Gus Dur-Mega membuka iklim politik yang demokratis, yang nantinya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mengenai hubungannnya dengan rangkaian NBO, pemerintahan ini mencoba melepaskan segala kaitan yang ada hubungannya dengan NBO. Hal ini terlihat dengan tidak dilibatkannya kembali intelektual-inteletual yang berpikiran “teknokrat”, baik itu yang berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) maupun yang berasal dari Universitas “Berkley” California. Karena menurut teori pembangunana ekonomi di Indonesia, salah satu faktor munculnya NBO di sebabkan oleh pemikir/intelektual ekonomi yang berwawasan teknokrat. Pada awal pemerintahan Gus-Dur-Mega, sebenarnya kondisi perekonomian Indonesia cukup bagus, karena pemerintahan secara internal ini mengedepankan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa dan tidak mengedepankan NBO, yang membuat nilai tukar rupiah menguat dengan cepat karena di yakini oleh faktor-faktor psikologis pelaku pasar. Tetapi di sisi lain, Pemerintahan Persatuan dan Kesatuan ini, tidak dapat menahan gelombang eksternal berupa hutang dan pinjaman luar negeri yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi Indonesia. Karena harus tetap mewarisi beban hutang yang di tinggalkan oleh beberapa pemerintahan sebelumnya, dan untuk membangun kembali perekonomian Indonesia, pemerintahan ini sangat disibukan dengan perjalanan mencari investasi bagi penumbuhan modal Indonesia ke luar negeri. Akibatnya adalah, pemerintahan selalu di sibukan dengan pencarian modal/investasi, dan tanpa di sadari mismanajemen terjadi lagi dalam pemerintahan ini, sehingga budaya KKN muncul kembali. Yang berakibat Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh MPR sebagai presiden, dan secara konstitusi yang menggantikan presiden adalah wakil presiden, yaitu Megawati Soekarnoputri.
Setelah Megawati dilantik menjadi Presiden RI menggantikan Abdurrahman Wahid, maka Megawati melakukan konsolidasi tentang bagaimana membangun kembali perekonomian Indonesia. Maka di susunlah sebuah kabinet yang dinamakannya dengan Kabinet Gotong Royong. Di satu sisi, nama yang di ambil oleh Megawati untuk kabinetnya adalah merupakan unsur-unsur lama yang di adopsi dari pemikiran ayahnya, Soekarno. Tetapi, berdasarkan ungkapan-ungkapan Megawati setelah di lantik menjadi Presiden RI, bahwa untuk membangun perekonomian saat sekarang ini perlu adanya suatu kondisi yang kondusif, dengan kata lain apa yang telah dikatakan oleh Megawati adalah dalam pembangunan ekonomi perlu mengutamakan stabilitas politik, mirip dengan apa yang dikembangkan oleh pemerintahan Orde Baru waktu awal-awal pemerintahannya. Saat membentuk tim ekonomi dalam Kabinet Gotong-Royongnya, Megawati juga mengangkat salah satu nama ekonom teknokrat lulusan Universitas “Berkeley” California , yaitu, Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro Jakti. Dari fenomena tersebut, mungkin timbul suatu pertanyaan, apakah Presiden Megawati akan mengikuti jejak langkah pemerintahan Orde Baru dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi ? Dan mungkinkah negara Indonesia akan beralih lagi pada peran sentral otoriter negara yang akan memunculkan NOB kembali ? Yang jelas, kecenderungan ke arah sana tetap akan ada sepanjang pemerintahan Megawati melakukan lobbying internasional kepada Amerika, yang memungkinkan kembalinya dependensi ekonomi Indonesia terhadap negara yang di anggap maju.

Kesimpulan
Ketergantungan dan pembangunan adalah dua hal yang seakan-akan tidak dapat dipisahkan dalam sejarah perekonomian Indonesia. Akan tetapi semua itu tidak dapat lepas dari masalah-masalah politik yang terjadi di Indonesia. Dari semua periode pemerintahan yang pernah berkuasa di negara ini, masalah politik telah menjadi dominan dalam memutuskan setiap kebijakan pembangunan. Kalau saat pemerintahan Orde Lama revolusi menjadi panglima, maka di saat pemerintahan Orde Baru stabilitas politik menjadi panglima. Padahal semua itu bisa dikatakan hanya sebagai retorika pemerintah dalam memberikan kebijakan dalam pembangunan ekonomi. Sedangkan masyarakat sampai saat ini terus berkubang dengan hasil-hasil pembangunan yang diciptakan oleh semua pemerintahan, seperti kemiskinan dan pengangguran. Pemerataan pembangunan yang selama ini di idolakan oleh para teknokrat dan birokrat tidak pernah terwujud menjadi kenyataan, dikarenakan pembangunan yang tidak merata dan hanya di kuasai oleh sekelompok penguasa dan pengusaha. Sedangkan masyarakat kecil tetap tidak mengalami perubahan. Pembangunan di Indonesia, sedikit banyaknya di pengaruhi oleh dua faktor yang tetap dalam kerangka ketergantungan dan pembangunan. Kedua faktor tersebut adalah apa yang pernah dikemukakan oleh Mohtar Mas’oed berdasarkan pengembangan teori yang berasal dari O’ Donnell, yaitu, faktor eksternal yang meliputi pengaruh ketergantungan dari luar negeri dan faktor internal yang meliputi pengaruh dalam negeri. Lebih jauh Mas’oed mengatakan, bahwa yang mempengaruhi ketidak merataan pembangunan di Indonesia adalah faktor internal, yaitu, krisis politik. Masalah inilah sebetulnya yang bertanggung jawab atas munculnya Negara-Birokratik-Militer, dibanding dengan variabel ekonomi. Jadi Mas’oed banyak memberikan sumbangan atas teori-teori yang urgen mengenai ketergantungan Indonesia dalam pembangunan, tidak seperti teoritikus keteregantungan klasik yang belum tentu dapat di sesuaikan dengan konteks ke Indonesiaan. @

Daftar Pustaka

1. Arief Budiman, “Teori Pembangunan Dunia Ketiga”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1996.

2. Prof. Dr. M. Dawam Rahardjo, “Asas Kekeluargaan dalam Perekonomian”, Media Indonesia, Senin 10 Desember 2001, hal. 57.

3. Yahya A. Muhaimin, “Bisnis dan Politik, Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980”, LP3ES, Jakarta 1991.

4. Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, “Ekonomi Pembangunan”, Penerbit Pembangunan, Jakarta 1957.

5. Bruce Glassburner, “Economic Policy Makin in Indonesia, 1950-1957”, dalam Bruce Glassburner (ed.), “The Economy of Indonesia : Selected Writing”, N.Y, Cornell University Press 1971.

6. John O. Sutter, “Indonesianisasi : Politics in Changing Society, 1940-1955”, Ithaca, N.Y, Data Paper Number 36, Southeast Asia Program, Cornell University 1955.

7. Herbert Feith, “The Decline of Constitusional Democracy in Indonesia”, Ithaca, N.Y, Cornell University Press 1964.

8. Herbert Feith, “Dynamics of Guided Democracy”, dalam Ruth McVey (ed.), “Indonesia”, New Heaven, Conn, Yale University and HRAF 1967 revised.

9. Harold Crouch, “The Army and Politics in Indonesia”, Ithaca, N.Y, Cornell University Press 1978.

10. Arnold C. Brackman, “Cornell Paper, Di Balik Kolapsnya PKI”, Elstreba, Yogyakarta 2000.

11. Clarence E. Pike, “Indonesian Striving to Pull Out of Economic Tangle”, Foreign Agriculture, 6 Februari 1967.

12. Emil Salim, “Seribu Hari Pertama Orde Baru 1965-1968”, dalam St. Sularto (ed.), “Menggugat Masa Lalu, Menggagas Masa Depan Ekonomi Indonesia”, Kompas, Jakarta 2000.

13. “Nestapa Pembangunan Sosial”, kumpulan tulisan yang ditulis oleh tim dari Institute of Development and Economic Analisis (IDEA), Yayasan Litera Indonesia, Yogyakarta 2001.

14. Suwarsono dan Alvin Y. SO, “Perubahan Sosial dan Pembangunan”, LP3ES, Jakarta 1994.

15. Mohtar Mas’oed, “The Indonesian Economy and Political Structure During in Early New Order, 1966-1971”, Disertasi The Ohio State University 1983.

16. Revrisond Baswir, “Dilema Kapitalisme Perkoncoan”, Pustaka Pelajar dan Institute of Development and Economic Analysis (IDEA), Yogyakarta 1999.

Catatan ” Pajak”

Pengertian pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Pengertian pajak menurut beberapa ahli :

1.Prof Dr Adriani

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan derngan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.

2. Prof. DR. Rachmat Sumitro,SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sector pemerintah berdasarkan undang-undang) (dapat dipaksakan  dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi)yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Limaunsur pokok dalam defenisi pajak

  • Iuran / pungutan
  • Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
  • Pajak dapat dipaksakan
  • Tidak menerima kontra prestasi
  • Untuk membiayai pengeluaran umun pemerintah

 

Karakteristik pokok dari pajak adalah: pemunngutanya harus berdasarkan undang-undang. diperlukan perumusan macam pajak dan berat ringannya  tarif pajak itu, untuk itulah masyarakat ikut didalam menetapkan rumusannya.

Ketentuan mengenai penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

1.      untuk wajib pajak pertahun PTKP adalah Rp. 2.880.000;

2.      untuk istri dan suami Rp. 1.440.000;

3.      tambahan untu 8k seorang istri Rp. 2.880.000; diberikan sapabila ada penghasilan istri yang digabungkan dengan penghasilan suami dalam hal istri.

4.      Rp. 1.440.000;tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah ,misalnya (ayah,ibu atau anak kandung atau semenda) dalam garis keturunan lurus sertaanak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang untuk ssetiap keluarga.

 

Enam undang-undang hasil tax reform tahun 2000

  1. UU RI NO 16 tentang prubahan kedua atas uu no. 6 thn 1983 yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
  2. UU RI NO 17 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu  no 7 thn 1983 tentang pajak penghasilan
  3. UU RI NO 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu no 8 thn 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
  4. UU RI NO 19 tahun 2000 tentang perubahan atas uu no 19 thn 1997 tentang penghasilan pajak dengansuratpaksa
  5. UU RI NO 20 tahun 2000 tentang perubahan uu no 21 thn 1997 tentang peralihan hak atas tanah dan bangunan . kelima uu ini diundangkan pada tanggal 2 agustus 2000 dan berlaku sejak 1 januari 2001
  6. UU RI NO 34 tahun 2000 tentangperubahan atas undang-undang  no 18 thn 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-undng ini diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000 dan berlaku saat diundangkan.

 

Satu undang-undang hasil tax reform tahun 1985

  1. UU RI NO 17tahun 1985 tentang bea dan material

Satu undang undang hasil tax reform tahun 1994

  1. UURI  NO 17 thun 1994 tentang perubahan atas uu no 12 thn 1985 tentang pajak bumi dan bangunan

Satu undang-undang hasil tax reform thn 2002

  1. UU RI NO 14 tahun 2002 tentang pengadiloan pajak sebagai penhganti uu no 17 thn 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak .

 

Pasal 79 mencantumkan sunber pendapatan daerah terdiri dari

a.       PAD (pendapatan asli daerah )

  • Hasil pajak daerah
  • Hasil retribusi daerah
  • Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    • Dan lain-lain penghasilan daerah yang sah

 

b.      dana perimbangan

c.       pinjaman daerah

 

pasal 80 ayat 1

dana perimbangan sebagaimana dimaksut dalam pasal 79 terdiri atas

  • bagian daerah dari penerimaan PBB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan atas sda
  • dana alokasi umum
  • dana alokasi khusus

ayat 2

bagian dari PBB sector pedesaan perkotaan serta perkebunan serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima langsung oleh daeerah penghasil.

Ayat3

Bagian daerah dari sector pertambangan dan kehutanan  dan penerimaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima oleh daerah penghasil dan daerah linnya untuk pemerataan sesuai dengan undang-undang

Ayat 4

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksu pada ayat 1,2 dan 3 ditetapkan undang undang.

 

Berdasarkan UU NO 34 THN 2000 tentang perubahan atas uu no 18b thn 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka jenis pajak untuk profinsi kabupaten,kotaadalah sebagai berikut:

a. jenis pajak propinsi terdiri dari

  • pajak kendraan bermotor dengan kendraan atas air, bbn kendraan bermotor dan atas air
  • pajak bahan bakar kendraan bermotor
  • pajak pengeambilan dan pemanfaatan air bawh tanah dan permukaan

 

b.      jenis pajak kabupaten kota

  • pajak hotel, restoran, hiburan , pajak reklame, pajak penerangan jalan , pajak pengambilan bahan galian golongan c , pajak parkir

 

untuk lebih mendalami mata kuliah perpajakan secara garis besar kita harus mengetahui :

1.      siapa yang dikenakan pajak( subjek pajak)

2.      apa yang dikenakan pajak ( objek pajak)

3.      berapa pajaknya (tariff pajak)

4.      bagaimana melaksanakan hukum pajak

 

* pajak dapat dipaksakan

Undang-undang memberikan wewenang kepada fiskus untuk memaksa wp untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Sebab undang undang menurut sanksi-sanksi pidana fiscal (pajak) sanksi administrative yang kususnya diatur oleh undang-undang no 19 tahun 2000 termasuk wewenang dari perpajakan untuk mengadsakan penyitaan terhadap harta bergerak/ tetap wajib pajak.

Dalam hokum pajak Indonesia dikenal lembaga sandera atau girling yaitu wajib pajak yang pada dasarnya mampu membayar pajak namun selalu menghindari pembayaran pajak dengan berbagai dalih, maka fiskus dapat menyandera wp dengan memasukkannya kedalam penjara.

 

* Pajak tidak menerima kontra prestasi

Ciri kas pajak dibandiong dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak (tax payer ) tidak menerima jasa timbal yang dapat ditunjuk secara langsung dari pemerintah namun perlu dipahami  bahwa sebenarnya subjek pajak ada menerima jasa timbal tetapi diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat lainnya.

 

* Untuk membiayai biaya umum pemerintah

Pajak yang dipungut tidak pernah ditujukan untuk biaya khusus . dipandang dari segi hokum maka pajak akan terutang apabila memenuhi syarat subjektif dan syaratobjektif .

Syarat objektif : ,yang berhubungan dengan objek pajak misalnmya adanya penghasilan atau penyeerahan barang kena pajak . syarat subjektif adlah syarat yang berhubungan dengan subjek pajak , apakah orang pribadi atau badan.

Struktur pajak di Indonesia berdasarkan urian diatas adalah sebagai berikut:

  1. pajak penghasilan (PPh)
  2. pajak pertambahan nilaio barang dan jasa dan penjualan atas baeang mewah
  3. pajak bumi dan bangunan
  4. pajak daerah dan retribbusi daerah
  5. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
  6. bea materai

 

untuk mewujudkan pajak-pajak tersebut menjadi kenyataan, terdapat hokum pajak formal yaitu UU RI NO 16 thn 2000 tentang perubahan kedua dari uu no 6 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Bagi wajib pajak yang menghindari pajak uu no 19 thn 2000 tentang p[enagihan pajak dansuratpaksa.

Bagi wajib pajak yang banding berdasarkan uu no 17 thn 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak BPSP tyelah disebutkan diatas telah diubah dan diganti dengan uu no 14 thn 2002 tentang penaagihan pajak

 

Fungsi pajak

Fungsi budgetair

Fungsi budgeteir merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiscal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan  dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perepajakan yang berlaku “segala pajak untuk keperkuan negara berdasarkan undang-undang.

Yang dimaksud dengan memasukkan kas secara optimal adalah sebagi berikut:

  • jangan sampai ada wajib pajak/subjek pajak yang tidak membayar kewajiban pajaknya.
  • Jangan sampai wajib pajak tidak melaporkan objek pajak kepada fiskus
  • Jangan sampai ada objek pajak dai pengamatan dan perhitungan fiskkus yang terlepas

Dengan demikian maka optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tercipta atas usaha wajib pajak dan fiskus.

 

System pemungutan pajak suatu negara menganut dua system :

 

  1. Self assessment system; menghitung pajak sendiri
  2. official assessment system ;menghitung pajak adalah pihak fiscus

 

factor yang turut mempengaruhi optimalisasi pemasukan dana kekas negara adlah

  1. filsafat negara

negara yang berideologi yang berorientasi kepada kesejahtraan rakyat banyak akan mendapat dukungan dari rakyatnya dalam hal pembayaran pajak. Untuk itu rakyat diikut sertakan dalam menentukanberat rinngannya pajak melalui penetapan undang-undang perpajakan oleh DPR sebaliknya dinegara yang berorientasi kepada kepenmtingan penguasa sangat sulit untuk mengharapkan partisipasi masyarakat untuk kewajiban pajaknya.

  1. kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan

yang jelas mudah dan sederhana serta pasti akan menimbulkan penafsiran yang baik dipihak fiscus maupun dipihak wajib pajak

  1. tingkat pendidikan penduduk / wajib pajak

secara umum dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendidikan wajib pajak maka makin mudah bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan termasuk memahami sanksi administrasi dan sanksi pidana fiscal.

  1. kualitas dan kuantitas petugas pajak setempat

ssangat menentukan efektifitas uu dan peraturan perpajakan . fiscus yang professional akan akan berusaha secara konsisten untuk menggali objek pajak yang menurut ketentuan pajak harus dikenakan pajak.

  1. strategi yang diterapkan organisasi yang mengadministrasikan pajak diIndonesia

unit-unit untuk ini adalah

    • kantor pelayanan pajak
    • kantor pemeriksaan dan penyelidikan pajak yanmg dilakukan dirjen pajak

 

perwujudan fungsi budgetair dalam kehidupan kenegaraan dapat terlihat dalam APBN yang setiap tyahun disahkan dengan undang-undang. Penerimaan negara selalu meningkat dari tahun ketahun khususnya setelah reformasi uu perpajakan thn 1983/1984.

 

Fungsi regulerend

Atau fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu , dan sebagainya sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijakan, mis : pajak atas minuman keras ditinggikan untuk mengurangi konsumsi fasilitas perpajakan sehingga perwujudan dari pajak regulerend yang terdapat dalam UU No I tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Contoh:

1)     bea materai modal

2)     bea masuk dan pajak penjualan

3)     bea balik nama

4)     pajak perseroan

5)     pajak devident

 

YUSDIFIKASI PAJAK DAN PRINSIP PEMUNGUTAN PAJAK

 

Dalam hal ini akan dikemukakan asas-asas pemungutan pajak dan alas an-alasan yang menjdi dasar pembenaran pemungutan pajak oleh fiskus negara, sehingga fiskus negara merasa punya wewenang untuk memungut pajak dari penduduknya.

Teori asas pemungutan pajak :

1)      Teori ansuransi

Negara berhak memungut pajak dari penduduk karena menurut teori ini negara melindungi semua rakyat dan rakyat membayar premi pada negara.

2)      Teori kepentingan

Bahwa negara berhak memungut pajak karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan pada negara, makin besar kepentingan penduduk kepada negara maka makin besar pula pajak yang harus dibayarnya kepada negara.

3)      Teori bakti

Mengajarkan bahwa pwnduduk adalah bagian dari suatu negara oleh karena itu penduduk terikat pada negara dan wajib membayar pajak pada negara dalam arti berbakti pada negara.

4)      Teori gaya pikul

Teori ini megusulkan supaya didalam hal pemungutan pajak pemerintah memperhatikan gaya pikul wajib pajak.

5)      Teori gaya beli

Menurut teori ini yustifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat pemungutan pajak. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk mrmbiayai pengeluaran umum negara, karena akibat baik dari perhatian negara pada masyarakat maka pemuingutan pajak adalah juga baik.

6)      Teori pembangunan

Untuk Indonesia yustifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur

Disamping itu terdapat juga asas-asas pemungutan pejak seperti:

  • Asas yuridis yang mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang
  • Asas ekonomis yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat
  • Asas finansial menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut.

 

Prisip-prinsip pemungutan pajak:

Menurut Era Saligman ada empat Prisip pemungutan pajak:

  • Prisip fiscal
  • Prinsip Administrative
  • Prinsip ekonomi
  • Prinsip Etika

 

HUKUM PAJAK

Adalah: Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerinth untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.

Hukum pajak dibedakan atas:

  1. Hukum pajak material

Yaitu: memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa yang dikenakan pajak dan siapa-siapa yang dikecualikan dengan pajak dan berapa harus dibayar.

  1. Hukum pajak formal

Yaitu: memuat ketentuan-ketentuan bagaiman mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan.

 

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.